Harian Bernas

Mengenal Istilah DLKr dan DLKp Pelabuhan

16 Juli 2016

Inspirasi

Mengenal Istilah DLKr dan DLKp Pelabuhan

Ilustrasi (Sumber foto : Kompasiana)

HarianBernas.com - Dalam dunia kepelabuhanan, dikenal istilah DLKr dan DLKp. DLKr merupakan singkatan dari Daerah Lingkungan Kerja, sementara DLKp berarti Daerah Lingkungan Kepentingan.

Di dalam Undang Undang nomer 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dijelaskan bahwa, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Sedangkan, Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. DLKr meliputi wilayah daratan dan perairan, sementara DLKp hanya meliputi wilayah perairan.

DLKr terbagi atas DLKr wilayah daratan dan DLKr wilayah perairan. DLKr daratan mencukup fasilitas pokok serta fasilitas penunjang. Fasilitas pokok yang dimaksud seperti di antaranya, dermaga, tentunya termasuk coast-way dan trestle yang menghubungkan dermaga dengan darata. Fasilitas lainnya berupa tempat penyimpanan barang, seperti gudang, lapangan penumpukan, terminal peti kemas serta terminal curah cair/kering. Termasuk pula fasilitas pokok adalah terminal penumpang, fasilitas penampungan limbah, fasilitas pengolahan limbah dan fasilitas pemadam kebakaran.

Fasilitas penunjang yang dimaksud termasuk kedalam DLKr wilayah daratan, seperti di antaranya, kawasan perkantoran, instalasi air bersih/listrik/telekomunikasi, jaringan jalan, jaringan air limbah/drainase, kawasan perdagangan serta kawasan industri.

Untuk DLKr wilayah perairan digunakan untuk kegiatan seperti, alur pelayaran dari dan menuju pelabuhan; perairan tempat kapal berlabuh; perairan tempat alih muat antar kapal (ship to ship transhipment); kolam pelabuhan untuk kapal bersandar, kolam pelabuhan untuk areal olah gerak kapal (kebutuhan areal untuk kapal berputar arah); perairan untuk kegiatan karantina serta perairan untuk kapal pemerintah.

Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan digunakan untuk kegiatan, seperti, keperluan keadaan darurat (seperti kapal terbakar atau kapal bocor); penempatan kapal mati; perairan untuk percobaan kapal berlayar; kegiatan pemanduan kapal serta fasilitas perbaikan/pembangunan/pemeliharaan kapal.

Di dalam Peraturan Pemerintah nomer 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dijelaskan tentang tata cara penetapan DLKr dan DLKp. Dalam Pasal 32 disebutkan bahwa DLKr dan DLKP ditetapkan oleh,

  1. Menteri, untuk untuk DLKr/DLKp pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, atas rekomendasi dari gubernur serta bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah
  2. Gubernur, untuk DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regonal, atas rekomendasi dari bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah
  3. Bupati/walikota, untuk untuk DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau

Sebagaimana disampaikan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomer PM 51 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, berkenaan dengan DLKr/DLKp ini, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban di antaranya ; 

  • Memasang tanda batas, tanda batas di darat bisa berupa pagar, dan tanda batas di laut bisa berupa rambu-rambu navigasi
  • Melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki
  • Menjamin ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan
  • Penyelenggara pelabuhan berkewajiban menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada di dalam DLKr/DKLp
  • Menginformasikan batas-batas DLKr/DLKp kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan dengan pencantuman pada peta laut
  • Untuk wilayah perairan, penyelenggara pelabuhan wajib menyediakan dan memelihara SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran)
  • Menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran. Hal ini terutama terkait dengan kedalaman perairan di kolam dan alur. Kedalaman perairan harus cukup aman untuk dilayari kapal yang ada di pelabuhan tersebut.
  • Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai. Penyelenggara pelabuhan memastikan tidak ada kegiatan lain yang dapat saling mengganggu dengan kegiatan kepelabuhanan.

Semoga informasi ini menambah pengetahuan tentang kepelabuhanan dan transportasi laut. Dan semoga, pelabuhan di Indonesia semakin maju menjadi bagian dari kejayaan nasional sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia.


Salam Juara!!!

Okke Permadhi

Ahli Pelabuhan

Email: permadhigalaxy@gmail.com

Penulis : Okke Permadhi

Editor : Elyandra Widharta

Sudah baca berita ini ?

Berita Terkini

Manfaat Kulit Tomat yang Harus Anda Tahu

12 Menit lalu

HarianBernas.com – Setelah mengupas tomat, jangan langsung membuang kulit tomat ke tempat sampah. Karena dibalik kulit tomat... Selengkapnya

Cara Pembuatan dan Pengolahan Kolang Kaling

27 Menit lalu

HarianBernas.com – Kolang-kaling tidak mengenal musim dan mudah ditemukan di pasaran sehingga kapanpun Anda ingin mengolahny... Selengkapnya

Bagi Pengantin Baru, 4 Tip Ini Akan Membuat Keuangan Rumah Tangga Menjadi Sehat

42 Menit lalu

HarianBernas.com - Apakah Anda merupakan pasangan pengantin baru? Anda pasti sudah mulai merencanakan keuangan rumah tangga Anda, ... Selengkapnya

Masih Awam, 4 Cara Ini Mampu Menjaga Keamanan Kartu Kredit saat Belanja

57 Menit lalu

HarianBernas.com - Anda pasti pernah atau sering berbelanja dengan menggunakan kartu kredit. Namun, apakah sudah menjaga keam... Selengkapnya

5 Tips Atur Uang Saat Berbisnis

1 Jam lalu

HarianBernas.com - Setiap bisnis yang dijalankan pasti memerlukan pengelolaan keuangan yang bijak dan baik supaya bisnis ters... Selengkapnya

6 Daftar Makanan Yang Bikin Ketagihan

1 Jam lalu

HarianBernas.com - Mungkin, bagi Anda, kerenyahan ayam goreng tepung adalah salah satu makanan yang membuat Anda ketagihan. B... Selengkapnya

Inilah Manfaat Kolang Kaling Beserta Resep Minuman Menu Buka Puasa

2 Jam lalu

HarianBernas.com – Kolang-kaling menjadi salah satu bahan yang sangat populer dipakai sebagai campuran minuman untuk sajian ... Selengkapnya