Jakarta Memilih, Jangan Nodai
JAKARTA, HarianBernas.com – Warga Jakarta dalam kurun waktu dua hari akan melakukan pesta demokrasi. Dengan memilih pemimpinnya untuk lima tahun kedepan.
Memang di putaran kedua ini, atmosfir cukup memanas saling melaporkan dari kedua belah pihak telah menjadi bacaan di media massa. Baik, tudingan pembagian sembako murah yang dianggap money politic. Bawaslu pun kebanjiran laporan dari kedua belah pihak.
Bahkan, isu-isu lama soal dugaan kasus pidana kembali mencuat. Ibarat sebagai amunisi melumpuhkan lawan, agar warga Jakarta tak memilih. Yang paling disayangkan adalah menggunakan sara sebagai peluru dalam kampanye yang disebut kampanye hitam.
Ironisnya, mempergunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Bahkan, dalam ceramah tak sedikit ajakan memilih pemimpin seiiman sudah sering terdengar.
Lalu Bagaimana menyingkapi Putaran Kedua Pilgub DKI Jakarta?
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin berharap Pilkada DKI Jakarta putaran kedua berjalan aman dan tenang. Termasuk tanpa ada intimidasi dari pihak manapun dalam pemilihan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta.
“Tidak ada provokasi-provokasi dari pihak manapun, kita jaga Jakarta yang kondusif. Kalau terjadi apap-apa yang rugi kita semua. Marilah kita jaga dan supaya masyarakat memilih dengan aman tenang sesuai hati nuraninya tanpa ada intimidasi dari siapapun,” kata Ma'ruf Amin.
Ma'ruf juga berharap Pilkada DKI Jakarta putaran kedua Rabu 19 April nanti berjalan lancar, tenang, serta tidak ada keributan yang berakibat mengganggu jalannya Pilkada.
“Kita jaga situasi Jakarta yang kondusif dan semua harus menerima dengan legowo, dengan lapang dada apapun hasil yang diperoleh di pilkada kali ini,” kata Ma'ruf.
Sebelumnya, Ma'ruf bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Senada dengan Ma'ruf, Presiden berharap Pilkada DKI Jakarta berlangsung kondusif.
“Beliau silaturahim, beliau mengabarkan bahwa mengharap situasi dan kondisi besok itu kondusif,” kata Ma'ruf.
“Jangan sampai mengakibatkan perpecahan bangsa,” kata Ma'ruf.
Ketika ditanya mengenai tanggapannya soal pilkada, ia enggan memberikan komentar apa pun. Namun ia berpesan untuk pilkada nanti agar tidak timbul huru-hara.
“Patuh aturan, jangan menimbulkan atau jangan ada kecurangan, harus jujur ya, tidak boleh ada huru-hara, dan tidak boleh menimbulkan perpecahan,” tutur Ma'ruf.
Menurutnya, pilkada nanti adalah hak masyarakat. Ia mengimbau warga memilih sesuai dengan hati nurani secara jujur.
“Ya masing-masing masyarakat memilih, sesuai hati nuraninya, tidak ada perpecahan, nggak boleh ada kecurangan, harus dilakukan dengan cara jujur,” ucapnya.
Sedangkan ketika ditanya tentang Tamasya Al Maidah, yang akan terjadi saat pilkada nanti, ia juga enggan berkomentar.
“Saya belum tahu, saya belum tahu,” ujarnya.
Senada, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan situasi yang sedang memanas harus disikapi dengan bijaksana.
“Setelah mengamati situasi beberapa hari ini baik di seluruh daerah maupun khususnya di Jakarta ada seperti yang disebutkan agak memanas. Maka kita ingin menyikapi hal itu harus dengan bijaksana dan Arif sebagai ormas non politik yang datang. Semuanya ormas bukan partai politik, tapi mempunyai tanggung jawab besar menjaga keutuhan, keselamatan, kekuatan, persatuan, dan kesatuan negara Indonesia yang kita cintai ini,” ujar Said.
Ia mengimbau agar Pilkada digelar secara damai, tidak mendahulukan kepentingan diri atau sekelompok. Sebab, hal itu hanya kepentingan sesaat.
“Sekali lagi ini merupakan imbauan yang tidak bosan-bosan kami dari NU mengimbau seluruh masyarakat khususnya warga NU sendiri agar mengutamakan mendahulukan kepentingan negara kepentingan bangsa, pinggirkan kepentingan sesaat politik apa itu Pilkada, Pilpres atau Pilgub atau Pileg lah, semuanya merupakan kepentingan sesaat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Chrisman Damanik mengkahwatirkan konflik dan memanasnya suasan politik di Pilkada DKI Jakarta menjalas ke berbagai daerah lain yang tidak menggelar Pilkada. Karena itu, dia meminta para pimpinan politik dan masyarakat untuk bersatu dan tidak mengedepankan isu perpecahan.
“Presidium GMNI menyerukan agar seluruh komponen bangsa bersatu padu dalam semangat persaudaraan kebangsaan dan mempertahankan serta mengawal cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945,” ujar Chrisman.
Menurut dia Pilkada serentak 2017 yang telah dilaksanakan di 100 daerah lainnya berjalan dengan baik, dan relatif tak ada gangguan berarti, seperti isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA). Namun sayangnya hal itu tidak terjadi di Jakarta.
“Justru di Pilkada DKI yang merupakan ibu kota negara, di mana pusat peradaban bangsa dibangun oleh elite bangsa yang bermukim di Jakarta,” ujar dia.
Dia pun menyayangkan sikap pimpinan parpol berhaluan nasional yang membiarkan terjadinya kampanye hitam yang mengobarkan semangat dan kebencian yang berlatar belakang SARA.
“Kami juga menyayangkan pidato Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto yang pada hari tenang pilkada DKI saat ini ramai beredar di media sosial yang tidak menyinggung sama sekali adanya kampanye hitam yang mengeksploitasi SARA,” ucap dia.
GMNI kata dia, menilai aksi kelompok-kelompok radikal tersebut telah memecah belah masyarakat dan merusak persaudaraan kebangsaan Indonesia.
“Sebagai seorang nasionalis mestinya Prabowo berusaha mendinginkan suhu politik sangat disayangkan tidak ada tindakan beliau apalagi sikap penolakan terkait berbagai aksi kekerasan yang eksploitasi isu SARA,” tandas Chrisman.
Polri Antisipasi Mobilisasi Massa
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, Polri mengubah pola pengamanan di masing-masing tempat pemungutan suara saat hari H pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua.
Sebelumnya, Polri menempatkan satu personil untuk tiga TPS. Saat ini, kata dia, setiap TPS dijaga oleh satu polisi.
“Bahkan, dua petugas keamanan dari TNI dan Polri untuk satu TPS, plus dua dari linmas. Ini baru pertama kali pola ini dalam menyikapi kerawanan,” ujar Boy.
Boy mengatakan, perubahan pola pengamanan diperlukan untuk mengantisipasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terlebih lagi, adanya gerakan untuk memobilisasi massa dari daerah dan menempatkan orang-orang khusus di TPS sebagai pengawas.
Boy mengatakan, sebenarnya tak perlu ada pengawas ekstra karena Badan Pengawas Pemilu sudah menerjunkan petugasnya ke masing-masing TPS.
“Mohon dipercayakan kepada aparat. Ada unsur polisi, TNI, linmas bersama KPPS. Kami jamin kepastian netralitas aparat kita,” kata Boy.
Sebanyak 66.000 personel gabungan Polri dan TNI diterjunkan untuk mengamanakan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Tak hanya diletakkan di masing-masing TPS, sejumlah polisi akan mobile ke tempat-tempat yang ditentukan.
Fokus pengamanan polisi ada dua, yakni pada proses pemilihan dan keamanan Jakara secara menyeluruh.
“Masing-masing daerah, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, kita sudah bagi sektor keamanan. Ada yang fokus ke TPS, ada yang fokus ke kota Jakarta,” kata Boy.
Selain itu, ada pula yang ditempatkan di wilayah perbatasan untuk mengantisipasi masuknya massa yang dimobilisasi ke Jakarta. Boy meminta masyarakat tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain dalam proses demokrasi ini.
“Adapun kepentingan lain yang menyerupai atau tindakan seperti petugas, jangan menimbulkan suasana jadi gaduh,” kata Boy. “Kalau masyarakat merasa terganggu, harap lapor ke polisi,” lanjut dia.
Soal adanya Tamasya Al-Maidah, Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI sepakat mengeluarkan maklumat jelang pencoblosan Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Mereka sepakat melarang mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi pemilih di TPS.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, maklumat itu salah satunya melarang aksi yang disebut 'Tamasya Al Maidah'. Pihaknya mengimbau agar massa dari luar Jakarta yang tak memiliki hak suara agar tak perlu mengikuti aksi tersebut saat pencoblosan Pilkada DKI 19 April 2017.
“Kapolda sudah keluarkan maklumat ya, intinya bahwa di maklumat itu melarang adanya mobilisasi massa ke Jakarta terutama ke TPS-TPS,” ujar Argo.
Maklumat dengan Nomor: MAK/01/IV/2017; Nomor: 345/KPU-Prov-010/IV-2017; dan Nomor: 405/K.JK/HM.00.00/IV/2017 itu ditandatangani oleh masing-masing kepala instansi, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan, Kepala KPUD DKI Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti. Maklumat bersama ini dikeluarkan pada 17 April 2017.
Berikut tiga poin isi surat maklumat tersebut:
1. Setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya karena dapat membuat situasi Kamtibmas di Jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikologis sedangkan sudah ada penyelenggara Pemilukada yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta dan pengawas Pemilu Kada yang berwenang yaitu Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya.
2. Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut maka Polri, TNI, dan instasi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan dimintai untuk kembali dan bila sudah berada di Jakarta maka akan kembalikan ke daerah masing-masing.
3. Bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa ke Jakarta dan melanggar aturan hukum maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.
Mendagri Yakin Aman
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan berlangsung aman, berkat dukungan aparat dan elemen masyarakat serta tokoh agama dan politik.
“Aparat keamanan, khususnya kepolisian didukung TNI, elemen masyarakat, tokoh agama dan politik, akan mengamankan pilkada. Saya yakin semua pihak punya komitmen sama mewujudkan pelaksanaan pilkada di DKI dengan demokratis, aman, dan tertib,” kata Tjahjo.
Politisi senior PDI Perjuangan itu mengingatkan, tujuan utama memilih gubernur dan wakil gubernur 5 tahun ke depan secara demokratis adalah untuk membangun daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjadikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang modern, berbudaya, beriman, dan berbineka.
Menurut dia, pilkada akan sukses kalau tingkat partisipasi masyarakat pemilih DKI Jakarta secara maksimal tercapai.
Sejauh ini, kata Tjahjo, KPU dan elemen masyarakat demokrasi serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah maksimal memfasilitasi masyarakat untuk memilih.
“Dinamika begitu sangat dinamis menjelang hari-H pilkada, wajar karena pilkada merupakan barometer politik nasional menjelang Pilpres 2019. Tapi, jangan hanya karena pilkada hubungan kekerabatan masyarakat Indonesia, khususnya di DKI terpecah,” kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu seperti dikutip dari Antara.
Tjahjo mengimbau seluruh pemilih datang ke TPS pada hari-H pencoblosan Pilkada DKI, 19 April 2017, dengan membangun kebersamaan dan memilih sesuai hati nurani.